Komisi  V  DPR  RI meminta  Ditjen  Perhubungan  Udara  Kementerian Perhubungan  untuk membentuk tim yang melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga terkait (antara lain : Ditjen Administrasi  Hukum  Umum Kemenkumham,  Ditjen  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil Kemendagri, Otoritas Jasa Keuangan, Polri, Pemda terkait, dan PT. Indonesia Air Asia) guna mempercepat proses penyelesaian  hak-hak ahli waris/keluarga  korban, khususnya yang  berkaitan  dengan  pembayaran  asuransi dan urusan perbankan serta  lembaga keuangan non bank para korban musibah jatuhnya pesawat Air Asia QZ 8501.

Demikian salah satu butir kesimpulan antara Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Dirjen Administrasi Humum Umum Kemenkumham diwakili  Direktur  Perdata, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Dirut PT Air Asia diwakili Direktur Safety dan Security beserta jajaran yang dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR Fahri Djemi Francis, di Gedung Nusantara, Senin, (6/4).

Ketua Komisi V DPR Fahri Djemi Francis mengharapkan, Air Asia segera membayar uang asuransi korban Air Asia yang masih belum dicairkan. "Memang sudah ada komitmen Air Asia, tetapi siapa yang menerima uang asuransi itu yang harus difokuskan, Kita ingin dipercepat proses pencairannya jangan diperlakukan umum karena itu kita Rapat Dengar Pendapat,"katanya.

Pada butir kesimpulan lainnya, Komisi  V  DPR  RI meminta  kepada tim/PT. Indonesia  Air  Asia memberikan laporan perkembangan terkait  penyelesaian  hak-hak  korban  kecelakaan  pesawat  Air  Asia  QZ 850. (Sugeng)